DPRD Kota Batam Terima Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Inhil

0
11

SIABUSKEPRI.CO.ID, BATAM — DPRD Kota Batam menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dari anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau, Rabu (9/10/2019). Rombongan para dewan itu diterima diruang rapat Serba Guna DPRD Kota Batam.

Adapun agenda Kunker dari anggota DPRD Inhil kali ini bertujuan untuk pembahasan Tata Tertib (Tatib) Beracara Badan Kehormatan DPRD. Dalam Rapat pembahasan Tatib beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD kali ini, DPRD Kota Batam dikunjungi oleh 25 orang anggota DPRD Inhil, Riau. Yang mana rapat pembahasan Tatib bersama anggota DPRD Inhil dipimpin oleh anggota Badan Kehormatan (BK) Aman, SP.d.,MM, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan, Siti Nurlailah, ST.,MT, juga Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim.

Pada kesempatan itu salah seorang perwakilan dari anggota DRPD Inhil mempertanyakan draf pembahasan Tatib kepada anggota DRPD Kota Batam. “Dengan tidak mengurangi rasa hormat, langsung saja terkait pembahasan draf Tatib. Tatib ini di DRPD Inhil, tahun periode ke 2 saya di DRPD memang agak berbeda dengan periode 2014 yang lalu. Dalam PP 12 jelas bahwa sebelum kita membahas draf Tatib kita difasilatasi untuk perancangan Tatib. Dan tahapan itu hari ini sudah kami lewati semua. Yaitu Tatib beracara BK. Mudah-mudahan di DRPD Kota Batam ini kami dapat informasi,” ucapnya.

Menanggapi pembahasan Tatib di DRPD Inhil, Wakil Ketua II DRPD Kota Batam Ruslan Ali Wahsyim menyampaikan, bahwa yang paling penting itu bagaimana potensi peningkatan pendapatan asli Dewan. “Yang kami coba lihat disini, diskusi-diskusi, kami juga lagi mencoba mencari-cari format itu. Jujur kalau kita berdiskusinya antar DPRD ini’kan lebih bagaimana potensi peningkatan pendapatan asli Dewan, dan itu yang paling penting. Jadi mencari referensi dimana-mana tempat yang ada dasar hukumnya, bagaimana kesejahteraan untuk boleh meningkat itu yang paling penting. Karena kalau sudah meningkat kesejahteraan itu maka meningkat juga pelayanan kita terhadap masyarakat,” ucap Ruslan.

Mendapat masukan-masukan dari anggota DPRD Kota Batam, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Inhil, Andi Rosli mengatakan, bahwa mereka akan membawa pulang tentang kode etik DPRD. ” Kedatangan kami ke DPRD Kota Batam untuk memperdalam tentang Pansus I dan Pansus III. Pansus I (satu) ini terdiri dari kode etik DPRD. Dan Pansus III (tiga) tentang tata tertib beracara Dewan Kehormatan (DK). Dan apa yang kami dapat disini dan akan kami bawa pulang, pertama tentang kode etik tadi, bahwa di DPRD ini tidak ada lagi pembahasan KUA-PPAS ditingkat Komisi. Terus pembahasan di tingkat Banggr dari hasil kunjungan di DPRD Kota Batam ini, rupanya di Kota Batam sudah dikembalikan dibahas ditingkat Komisi. Mudah-mudahan nanti kami bahas di DPRD Inhil dan bisa kami ikut,” ucap Wakil Ketua DPRD Inhil menjelaskan.

Lebih lanjut Wakil Ketua DPRD Inhil ini juga menjelaskan kenapa Kota Batam yang dipilih untuk membahas tatib ini, ” Kenapa Kota Batam yang kami pilih, karena DPRD Kota Batam sudah selesai melaksanakan Pansus nya, sementara di Inhil belum. Dan baru sedang membahas,” tambahnya. (Tim)

BAGIKAN
Berita sebelumyaBP Gelar Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.3 Menuju Penerapan E-Procurement
Berita berikutnyaDalam Setahun DPRD Kota Batam Dikunjungi 816.000 Kali Oleh Dewan Se Indonesia
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.