SilabusKepri.co.id, Batam | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) mengenai realisasi fisik dan keuangan triwulan II (kedua) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 bersama Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I, Lik Khai didampingi anggota Komisi I, Tohap Erikson, Tan A Tie, Utusan Sarumaha dan M Fadhli, dan dihadiri oleh Kepala BKPSDM, Hasnah beserta rombongan, di ruang rapat komisi I, Selasa (26/07/2022).
Pada kesempatan itu, Kepala BKPSDM Hasnah memaparkan jumlah anggaran yang digunakan oleh BKPSDM tahun 2022 sebesar Rp. 18.879.112.535,- atau hampir mencapai Rp19 miliar.
Anggaran tersebut digelontorkan untuk 3 (tiga) program diantaranya program Penunjang Urusan Pemerintah, program Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM.
“Ketiga program tersebut terbagi menjadi 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan,” ucap Hasnah.
Hasnah menyebutkan, hingga triwulan kedua atau Juni 2022, realisasi keuangan sudah dilaksanakan sebesar 33,75 persen atau Rp. 6.371.334.129,- dari target bulan Juni yakni sebesar 50,54 persen atau sebesar Rp9.541.615.011,-
“Kemudian hingga Juni 2022, BKPSDM Kota Batam sudah mencapai realisasi fisik hingga 39,11 persen,” tuturnya lagi.
Namun kata Hasnah, ada 3 (tiga) kendala yang dialami BKPSDM hingga Juni 2022 diantaranya:
1. Belum terselenggaranya Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM) 3 dan 4 dikarenakan pusat hanya membuka satu kelas dan hanya diperuntukkan untuk pusat saja.
2. Belum terealisasinya Satya Lencana (penghargaan terhadap pegawai yang masa kerjanya dari 10-30 tahun) karena belum ditandatangani oleh Presiden RI
3. Tidak adanya ketersediaan barang dalam daerah yang dapat memenuhi permintaan barang sesuai dengan spesifikasi untuk server sistem informasi kepegawaian
“Yang ketiga ini di Juni sudah, cuma karena rapat kita sampai Juni, jadi kita laporkan per Juni. Tapi sudah ada, gak ada masalah berarti,” tuturnya.(red)