UPP Siber Pungli Anambas Gelar Rapat Evaluasi Kegiatan, Satukali Lakukan Penangkapan
redaksi
23 Januari 2019 11:28 PM
.
3 min read
Anambas, silabuskepri.co.id — UPP Siber Pungli Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Rapat Kordinasi dan Evaluasi Kegiatan UPP Saber Pungli Tahun Anggaran 2019, bersama Pemda KKA. Rabu (23/1/19) di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riua.
Dalam kegiatan itu, Ketua UPP Saber Pungli Bpk. Rafizal Amin ,SH dalam laporannya menyampaikan rasa hormatnya kepada Bupati KKA, Palaksa Lanal Tarempa, Pabung, Sekda, Asisten dan rekanan kelompok pencegahan yang terlibat dalam SK bupati.
Mengenai evaluasi kegiatan Saber 2018 yang dilaksanakan di batam, Pertama pada kegiatan sosialisasi tahun anggaran 2018 yang dapat terlaksana hanya 199 kegiatan yang sudah terdata di UPP provinsi, sudah dilaporkan ke pusat. Namun kegiatan dari sosialisasi kalah dengan wilayah Bintan yang terlakasan 211 kegiatan.
Dalam hasil rapat tersebut KKA merupakan Urutan terbawah dengan Kabupaten lainnya di wilayah Kepri. Untuk tindak pidana OTT hanya ada 1 pada tahun 2018 . Kedepannya agar pada tahun 2019 akan memperbanyak sosialisasi sehingga menciptakan Apresiasi mengenai pencegahan. Target 3 s d 5 pada tahun 2019 mengenai OTT yakni Perlu adanya kerjasama yang baik sinergitas yang baik, Pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat.
Pungli yang dirugikan yaitu masyarakat. Untuk awal kegiatan yang kami lakukan yaitu mengumpulkan perangkat desa mengenai kegiatan yang tidak diperbolehkan. Sehingga roda pemerintahan sudah berjalan dengan pemberian pedoman.
“Jika cuaca sudah membaik, maka kegiatan saberpungli akan dilaksanakan di pulau pulau diluar Anambas.” ujarnya
Sementara itu, Inspektur KKA Augus Raja Unggul, S. sos. MPA mengatakan bahwa terkait dengan dukungan Pemerintah Kab Anambas terhadap kegiatan saberpungli, merupakan kebijakan dari presiden kepada pemerintah harus kita dukung.
Also Read:
Dengan reformasi birokrasi dapat memperbaiki pelayanan publik, dan masyarakat terkait permasalahan masyarakat yang masih menghinggapi yaitu pungli dan harus diberantas, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat.
Menurutnya, jika ada pungli tentunya mempengaruhi iklim investasi, Hal tersebut sehingga penting adanya saberpungli. Suporting pada kebijakan pemerintah mengenai penganggaran tahun 2018 dan mensupport tahun 2019.
Also Read:
Terhambatnya proses administrasi disebabkan adanya kebijakan tata kelola dan keuangan pada pemerintahan daerah. Pada tahun 2019 adanya anggaran yaitu 546 jt perencanaan yang sekarang. Agar dapat memaksimalkan dan mendukung acara aktivitas kita dalam memberantas pungli di KKA. Agar kegiatan berjalan dengan aman dan lancar.
Pada kesempatan itu, Danlanal Tarempa mengatakan, bahwa kegiatan Saberpungli yang telah terlaksana pada tahun 2018 bisa kita perbaiki di tahun 2019.
Tertangkapnya 1 OTT pada kegiatan saberpungli. Hal tersebut diartikan KKA dengan kegiatan saberpungli berjalan dengan baik. Dengan adanya saberpungli di tahun 2019 lebih baik dari tahun 2018 jangan ragu ragu dalam memberantas saberpungli.
Semetara itu, Bupati KKA Abdul Haris, SH mengarakan, pihaknya mengucapkan rasa terimakasihnya kepada jajaran saberpungli, dan jajaran FKPD, Danlanal dan Kapolres OPD Inspektur.
Menurutnya,Evaluasi Saberpungli di KKA berjalan awal pada tahun 2014 . Yang merupakan fenomena dimasyarakat adanya pungli. Akhirnya terbentuk dipayungi legalitas formal di kabupaten Kota dan provinsi.
“199 kegiatan yang dapat dilaksanakan di kabupaten KKA, Sasaran pungli tidak meraja Lela dilingkungan masyarakat . Perlu adanya rangkuman yang jelas dan dipahami oleh seluruh kalangan. Sasaran itu kepala desa mengelola anggaran daerah.” ujarnya
Kata Bupati, akan ada target harus meningkatkan 311 sehingga mengalahkan bintan para pelaku ekonomi jasa pedagang dan lainnya. Sumber ini menerima, sama saja dikarenakan memberi dan menerima sama. Menambah volume menjadi 311 dengan merambah.
“kita berniat mencari sasaran atau target supaya zero, dari Niat sesuai dengan amanat UU dan filosofi pungli yang tidak berpayung hukum. Jangan disalahgunakan uang negara. Kegiatan agar normal atau pungli tidak menyebar di Anambas.
” Pemerintah daerah sangat mendukung. Bagaimana menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani. Memberikan spritual dari dalam bukan hanya penyampaian saja mengenai pelanggaran pelanggaran saja. Namun memberikan penyadaran pada masyarakat dan pelayanan agar tidak terjadinya saberpungli. Dan apabila ada indikasi terhadap situasi atau seseorang agar di kordinasi pihak Bupati dengan peringatan dan pembinaan. Silahkan dilaksanakan tindakan. Dia juga mengapresiasi kerja cerdas dengan baik apapun di tahun di 2019, bisa di tingkatkan lagi. (Firman)
You might also like
