Jaga Iklim Usaha dan Logistik, BP Batam Tahan Kenaikan Tarif Peti Kemas
gusman
11 Juni 2026 6:13 PM
.
4 min read
Silabuskepri.co.id | Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam memutuskan menunda pemberlakuan penyesuaian tarif layanan peti kemas di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola BP Batam hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas iklim investasi, industri, perdagangan, dan logistik di Kota Batam yang saat ini tengah menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Kebijakan penundaan tersebut merupakan arahan langsung Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari kalangan pelaku usaha, asosiasi industri, sektor logistik, serta kondisi perekonomian global yang masih menghadapi berbagai tantangan.
BP Batam menilai bahwa menjaga kepercayaan investor dan mempertahankan daya saing kawasan merupakan prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menegaskan bahwa penundaan penyesuaian tarif bukan berarti menghentikan agenda modernisasi pelayanan kepelabuhanan. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan tarif di masa mendatang dapat dilakukan secara lebih matang, terukur, dan memberikan manfaat yang nyata bagi pengguna jasa.
“BP Batam ingin memastikan bahwa modernisasi tarif harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan. Setiap penyesuaian biaya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, proporsional, serta memberikan dampak langsung terhadap efisiensi operasional di lapangan,” ujar Fary dalam keterangannya di Marketing Centre BP Batam, Kamis (11/6/2026).
Menurut Fary, saat ini Batam berada dalam momentum investasi yang sangat baik. Berbagai capaian investasi yang berhasil diraih dalam beberapa tahun terakhir harus dijaga melalui kebijakan yang mampu menciptakan kepastian usaha dan efisiensi biaya operasional bagi investor.
Ia menjelaskan bahwa daya saing Batam tidak hanya ditentukan oleh letak geografis yang strategis, berbagai insentif fiskal, maupun kemudahan perizinan yang tersedia. Faktor biaya logistik dan kepastian operasional juga menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam menentukan lokasi investasi.
“Biaya logistik merupakan salah satu variabel yang sangat menentukan keputusan investasi. Investor akan selalu menghitung efisiensi biaya produksi dan distribusi sebelum memutuskan menanamkan modalnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fary mengungkapkan bahwa beban biaya yang ditanggung pelaku usaha tidak hanya berasal dari tarif resmi pelabuhan semata. Dalam praktiknya, terdapat berbagai komponen biaya lain yang turut memengaruhi struktur biaya logistik secara keseluruhan.
Komponen tersebut antara lain mencakup layanan terminal peti kemas, jasa forwarding, pengangkutan darat (trucking), pengurusan dokumen, biaya penyimpanan barang di gudang (storage), hingga biaya tambahan akibat keterlambatan pengiriman seperti demurrage dan detention.
Karena itu, BP Batam memandang evaluasi tarif harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi pengguna jasa maupun pelaku usaha.
“Oleh karena itu, fokus kita tidak hanya melihat besaran tarif resmi semata, tetapi juga bagaimana keseluruhan struktur biaya logistik tersebut terbentuk dari hulu hingga hilir. Jangan sampai muncul biaya-biaya yang tidak efisien dan pada akhirnya mengurangi daya saing Batam,” tambahnya.
Kebijakan penundaan tersebut mendapat apresiasi dari kalangan dunia usaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menilai langkah BP Batam menunjukkan adanya kepekaan terhadap kondisi yang sedang dihadapi para pelaku usaha.
Also Read:
Menurut Rafki, dunia usaha saat ini masih menghadapi berbagai tantangan eksternal, mulai dari fluktuasi nilai tukar mata uang, ketidakpastian ekonomi global, kenaikan harga energi, hingga meningkatnya biaya bahan baku yang berdampak pada operasional perusahaan.
“Penundaan ini menjadi angin segar bagi dunia usaha. Kebijakan tersebut dapat membantu menjaga efisiensi biaya operasional perusahaan sehingga pelaku usaha tetap mampu bersaing dan mempertahankan aktivitas produksinya. Daya saing Batam harus dijaga bersama agar investasi baru terus tumbuh dan lapangan pekerjaan semakin terbuka,” ujarnya.
Also Read:
Ke depan, BP Batam berkomitmen untuk memperkuat komunikasi dan membangun ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk operator terminal, perusahaan logistik, asosiasi dunia usaha, perusahaan forwarding, serta pengguna jasa pelabuhan.
Melalui pendekatan tersebut, setiap kebijakan yang akan diterapkan nantinya diharapkan dapat berbasis data, memperhatikan kondisi riil di lapangan, serta dikaitkan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan yang terukur melalui standar pelayanan minimal atau Service Level Agreement (SLA).
Fary menegaskan bahwa pelabuhan memiliki peran strategis sebagai gerbang utama perdagangan dan investasi Batam. Karena itu, pengelolaan pelabuhan harus mampu menciptakan efisiensi, kepastian biaya, dan kemudahan layanan bagi para pelaku usaha.
“Tujuan besar kita adalah membangun Batam yang semakin maju, kompetitif, dan menarik bagi investor. Pelabuhan harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan investasi, bukan menjadi sumber ketidakpastian biaya bagi dunia usaha,” pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad, serta Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, bersama jajaran terkait.
Kebijakan penundaan tarif ini sekaligus menjadi sinyal bahwa BP Batam mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan strategis, dengan tetap menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan dan keberlangsungan iklim investasi yang kondusif di Kota Batam.
[*]
You might also like
