BBM Langka, Bupati Lingga Bentuk Satgas Akan Tindak Pengusaha Nakal

0
41

Silabuskepri.co.id, Lingga — Bupati Lingga H Alias Wello bersama SKPD Lingga menggelar rapat sekaligus berkoordinasi terkait banyaknya keluhan dan laporan masayarakat terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Lingga. Kamis (26/9/2019).

Dalam rapat tersebut, Alias Wello mengungkapkan sejumlah potensi fakta penyelewengan peredaran BBM hingga milyaran rupiah.

Banyak penyebab terjadinya kelangkaan. Diantaranya adanya margin harga yang sangat jauh, tera yang tidak fair, serta adanya penyusutan 10 hingga 20 persen pada pelaksanaannya.

Ditambah dengan adanya oknum-oknum nakal yang ikut bermain dalam masalah ini, sesuai dengan penjelasan dari beberapa Camat yang hadir pada saat rapat tersebut. Sehingga membuat masalah kelangkaan minyak di Kabupaten Lingga sudah semakin kompleks.

Persoalan BBM di Kabupaten Lingga sudah berlangsung lama, persoalan tersebut dinilai perlu perhatian khusus Pemerintah Daerah, karena menyangkut kebutuhan dan hanjat hidup orang.

“Kita sebagai bagian dari Pemerintahan harus hadir dan harus mencari solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM yang kerap terjadi di masyarakat,” kata Alias Wello.

Alias Wello menegaskan, permasalahan kelangkaan BBM dikarenakan kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang bertanggungjawab menerbitkan rekomendasi BBM.

“Selama ini kita hanya menerbitkan rekom saja tanpa mengawasinya, ujung-ujungnya dampaknya kembali kepada kita sendiri. Inilah yang harus kita evaluasi untuk kedepannya,” pungkas Wello.

Alias Wello mengancam akan mencabut izin pengusaha SPBU/Kios yang tidak SOP menyalurkan BBM.

“Saya meminta kepada pihak terkait segera berkoordinasi dan membentuk tim khusus menindak para SPBU/Kios yang bermain. Jika saat tim verifikasi turun kelapangan kedapatan curang, maka segera cabut izinnya,” tegas Wello.
Alias Wello memerintahkan Camat melakukan pemetaan kebutuhan bagi masayarakat.

“Saya minta Camat melakukan pemetaan sesuai besaran kebutuhan masyarakat, juga mengecek dimana kelebihan dan kekurangan kuota. Dimana menumpuk minyak selama ini,” katanya dengan tegas.

Editor : Redaksi
Reporter : Juhari

BAGIKAN
Berita sebelumyaIni Kronologi Oknum Pengurus Relawan HMR Sebut Demo Mahasiswa ‘Bayaran dan Bodoh
Berita berikutnya20 Wartawan Ikuti UKW Independennews Group Bersama UPN Yogyakarta
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.