BP Batam Persiapkan Batam Pusat Blockchain di Asia

0
52

Silabuskepri.co.id, Batam — Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady, membuka seminar BlockBatam dengan mengusung tema “Creating the Blockchain Capital of South East Asia” yang berlangsung di Aston Hotel, Batam, pada Selasa (20/8/2019) pagi.

Kegiatan yang digagas oleh Black Arrow Conferences ini dihadiri oleh Asisten Deputi Menteri Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator Perekonomian Dr. Edi Prio Pambudi, CEO dClinic International Dr. Richard Satur, CEO & Founder Indodax Oscar Darmawan, CEO Quantum Hedge Fund Jan Janssen, dan Chairman PLMP Fintech Group Dr. Peter Lim Chairman.

Kegiatan yang digadang sebagai konferensi blockchain terbesar ini digelar sebagai wujud dari deklarasi Kota Batam sebagai Zona Ekonomi Digital Indonesia dan proyeksi Indonesia sebagai pasar blockchain terbesar di ASEAN. Selain itu, acara ini juga bertujuan sebagai platform bagi para pelaku teknologi blockchain seluruh Indonesia di Batam.

Dalam sambutannya, Edy Putra Irawady mengatakan bahwa Batam merupakan pionir dan kini memimpin implementasi blockchain di Indonesia. Untuk menjadi Blockchain Capital di Asia Tenggara, BP Batam telah merancang dan merencanakan fasilitas premium berupa layanan di Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam sebagai host beberapa platform blockchain guna mendukung program Zona Ekonomi Digital.

“Saya pikir kita punya skill labor di Batam. Sisi multietnis di sini luar biasa, artinya komunikasi internasionalnya lebih mudah. Yang kedua adalah pengalaman untuk membangun perusahaan-perusahaan yang berbasis IT dan selaras dengan industri 4.0, seperti PT Schneider, PT Pegatron, PT Excelitas Technologies, PT Infineon Technologies dan PT Sammyung Precision,” kata Kepala BP Batam.

Tidak hanya itu, menurutnya, perkembangan ini tidak akan dapat terlaksana secara maksimal tanpa dukungan dari pemerintah pusat. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menegaskan bahwa Batam sebagai Jembatan Digital Indonesia—Singapura pada September 2017, setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengajukan rencana untuk mengembangkan Batam sebagai fasilitas untuk Perbankan Lepas Pantai dan Tax Haven pada Oktober 2016.

“Kita sudah punya ICT-based dan blockchain. Jadi saya berharap ke depannya kerjasama dengan perusahaan swasta di Batam cukup melewati aplikasi blockchain saja, tidak usah dengan perundingan. Karena Batam memiliki keunggulan kompetitif dengan adanya SKA Form A dan Kartu In Land FTA bagi para investor, di samping kita juga berbentuk FTZ. Belum lagi dari sisi geografis, kita hanya 20 kilometer dari akses pasar internasional di antara perniagaan pasifik dan atlantik.” Jelas Edy.

Meski begitu, Edy tidak menampik bahwa terdapat beberapa kelemahan, terutama dari sisi ekosistem berupa logistik, infrastruktur yang mengarah ke industri, dan atraksi untuk mendorong masuknya industri 4.0.

“Untuk itu, blockchain ini hadir guna memberikan kepastian dan kemudahan kepada para investor. Artinya, dengan blockchain, regulasi tidak lagi menakutkan,” katanya.

Sementara itu, dClinic, BP Batam dan Rumah Sakit BP Batam secara resmi telah menandatangani kontrak senilai $140juta USD yang bermitra dengan Deloitte Southeast Asia dan JP Consulting, Australia akhir Juli lalu, di mana dClinic akan mengimplementasikan platform Blockchain Kesehatan Publik dengan membuka Pusat Kesehatan dan Vitalitas premium pertama di RSBP Batam dan Batam CBD dalam 6 bulan pertama di tahun 2020.

Asisten Deputi Menteri bidang Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator Perekonomian, Dr. Edi Prio Pambudi menyatakan perlunya menciptakan efisiensi dalam proses berbisnis, termasuk di dunia medis.

“Sekarang ini sudah menjadi tuntutan bahwa kita harus mengetahui informasi di luar profesi. Jadi, dokter juga harus tahu mengenai pengembangan teknologi. Apalagi blockchain ini merupakan teknologi ledger yang terdistribusi. Jadi dokter dapat mengetahui data lengkap pasien, baik jenis penyakit, obat, maupun tindakan yang telah dilakukan sebelumnya, tanpa harus bertanya kepada bersangkutan. Karena datanya sudah tersedia di blockchain.” Jelas Edi Prio Pambudi.

Ia juga mengatakan, bahwa dokter dapat memberikan jaminan integritas bahwa apa yang tersedia di dalam blockchain bisa dimanfaatkan oleh semua pihak.

Untuk perkembangan KEK RSBP Batam, Edi menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menjalani proses jejak pendapat. Hal itu dilakukan guna menghindari pemikiran adanya dukungan untuk memasukkan tenaga kerja asing di Batam.

“Kami justru membuat percepatan yang bernama transfer of technology. Presiden selalu mendorong untuk berkompetisi dengan dunia, sehingga kita harus cepat menguasai teknologi. Jangan sampai tertinggal dengan negara lain,” kata Edi lagi.

Sebagai pendekatan bisnis yang baru, Edi berharap RSBP Batam dapat cepat berkembang, mendatangkan investor, dan pelanggan yang membutuhkan layanan dari RSBP Batam.(Hms)

BAGIKAN
Berita sebelumyaInfotorial : Warga Antusias Saksikan Pawai Pembangunan
Berita berikutnyaDisinyalir Hindari Media, Sidang Paulus Amat Tantoso Tak Sesuai Jadwal SIPP PN Batam
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.