Silabuskepri.co.id, Batam – Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Koordinasi terkait Penganggaran dan Penyerapan Dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kota Batam, Rabu (09/06/21).
Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Resa Marlinda menyampaikan dana IMTA yang terkumpul pada tahun 2021 sebesar Rp. 15,6 Miliar.
“Untuk tahun 2021 dana IMTA ini sebenarnya ada Rp. 15,6 Miliar tetapi yang terlaksana cuma Rp. 12,5 Miliar,” ujar Resa.
Resa menjelaskan untuk tahun 2021, Rencana Kerja (Renja) itu senilai Rp. 6,6 Miliar, Rp. 7,7 Miliar dan Rp. 800 juta. “Sehingga totalnya kurang lebih 15 miliar,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV, Ides Madri menjelaskan tujuan dari IMTA itu adalah mengurangi tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia.
“Spirit dari IMTA itu adalah mengurangi kedepannya tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Kita tidak berharap tenaga asing itu lama di Indonesia,” ujar Ides
Ides mengatakan dana IMTA yang terkumpul, nantinya digunakan untuk membayar pelatihan-pelatihan demi peningkatan kompetensi ternaga kerja lokal.
“Duitnya pake dana IMTA itu untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga kita bisa menaikkan grade nya dan bisa menggantikan posisi tenaga kerja asing karena udah memiliki kompetensi yang sama dengan lokal,” terangnya.
Ia juga menegaskan bahwa semakin besar dana IMTA yang dihasilkan suatu daerah, maka semakin kecil kemampuan anak bangsa untuk bersaing.
“Jadi jangan kita bangga IMTA kita itu besar. IMTA yang besar menunjukkan bahwa anak-anak lokal tidak mampu bersaing. Jadi IMTA kita itu besar karena mereka gak pulang karena memperpanjang izin tenaga kerja itu sendiri,” tegasnya.
Ides juga meminta agar dana IMTA yang berlebih tersebut agar digunakan untuk peningkatan kompetensi para tenaga kerja lokal melalui pelatihan dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).
“Jadi ini PR berat buat Disnaker, jika dana IMTA yang di amanahkan itu sebesar 70%, maka sampaikan itu, minimal 50% untuk meningkatkan kompetensi anak bangsa,” tambahnya.
Hal itu kata Ides nantinya terlihat dari capaian yang dihasilkan dari peningkatan kompetensi yang dilakukan.
“Nanti kita lihat ada gak manfaat dan capaian yang dihasilkan, tapi kalo enggak untuk menambah kas daerah saja, dan saya pikir itu kurang tepat,” tutupnya.(Red)
