JEMBER, BUKA DOKUMENNYA: PROYEK LAMPU HAMPIR Rp24 MILIAR CAIR, POS PAUD ANAK DESA TURUN JADI NOL

Rakyat Jember tidak perlu dibuat pusing dengan bahasa teknis anggaran. Rakyat tidak harus hafal APBD, RKA, DPA, SP2D, atau istilah administrasi keuangan daerah. Rakyat cukup bertanya dengan bahasa sederhana:

Uangnya dari mana? Untuk siapa? Dipakai apa? Mengapa proyek lampu hampir Rp24 miliar bisa dicairkan, sementara pos anggaran PAUD anak-anak desa dalam dokumen yang diperiksa justru turun menjadi Rp0,00?

Pertanyaan ini bukan tuduhan.
Bukan vonis.
Bukan pula kesimpulan hukum.

Ini adalah pertanyaan publik yang sah, wajar, dan harus dijawab dengan data.

Dalam dokumen Tahun Anggaran 2026, tercatat SP2D Nomor:

35.09/04.0/0000477.8/1.04.2.10.2.11.01.0000/P1/3/2026

Nilainya mencapai:

Rp23.933.555.200,00

Hampir Rp24 miliar.

Anggaran tersebut tercatat untuk Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya, Termin I 95 persen, Pembangunan PJU Perumahan, pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Dalam dokumen tersebut, penerima tercatat berkaitan dengan PT Matrix Jaya Unggul.

METROTV9NEWS tidak menyatakan proyek ini salah.

Bisa saja kontraknya lengkap.
Bisa saja pekerjaannya benar.
Bisa saja lampunya memang dibutuhkan masyarakat.
Bisa saja seluruh proses administrasinya sesuai ketentuan.

Tetapi jika benar demikian, maka tidak ada alasan untuk menutup data.

Buka kontraknya.
Buka titik lokasinya.
Buka jumlah lampunya.
Buka nilai satuannya.
Buka progres fisiknya.
Buka siapa pengawasnya.
Buka dasar pembayaran Termin I sebesar 95 persen.

Sebab di sisi lain, dalam Lampiran 3a APBD 2026 Penjabaran pada bagian Dinas Pendidikan, subkegiatan PAUD di sejumlah kecamatan, publik menemukan angka yang sangat mengagetkan.

Sejumlah pos yang sebelumnya bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah berubah menjadi:

Rp0,00

Di Jombang, dari Rp984.960.000,00 menjadi Rp0,00.
Di Ajung, dari Rp1.054.080.000,00 menjadi Rp0,00.
Di Ambulu, dari Rp1.152.000.000,00 menjadi Rp0,00.
Di Kaliwates, dari Rp1.578.240.000,00 menjadi Rp0,00.
Di Sumberbaru, dari Rp1.422.720.000,00 menjadi Rp0,00.
Di Silo, dari Rp1.272.960.000,00 menjadi Rp0,00.
Di Puger, dari Rp1.618.560.000,00 menjadi Rp0,00.
Di Sumbersari, dari Rp1.883.520.000,00 menjadi Rp0,00.

Jika dijumlah dalam subkegiatan yang diperiksa, anggaran PAUD yang semula sekitar Rp33.183.360.000,00 berubah menjadi Rp0,00.

Ini bukan angka biasa.

Ini menyangkut TK, RA, KB, TPA, SPS, guru-guru PAUD, ruang belajar anak desa, serta masa depan anak-anak kecil di Jember.

Rakyat tidak anti proyek.
Rakyat tidak anti lampu.
Rakyat tidak menolak pembangunan.

Rakyat hanya bertanya:

Mengapa proyek PJU Perumahan hampir Rp24 miliar dapat dicairkan, sementara pos PAUD anak-anak desa dalam dokumen yang diperiksa justru padam sampai nol rupiah?

Jika dana PAUD hanya dipindahkan ke pos lain, tunjukkan pos barunya.
Jika diganti dengan sumber dana lain, sebutkan sumbernya.
Jika program tetap berjalan, buka anggarannya.
Jika memang dihapus, jelaskan alasan dan dasar kebijakannya.

Jangan jawab rakyat hanya dengan kalimat “sudah sesuai prosedur” tanpa membuka dokumen.

Sebab ini uang rakyat.
Bukan uang pribadi pejabat.
Bukan uang ruang rapat.
Bukan uang yang boleh gelap penjelasannya.

METROTV9NEWS menegaskan, tulisan ini bukan tuduhan korupsi, bukan vonis, dan bukan penghukuman terhadap siapa pun. Tulisan ini adalah alarm publik atas adanya perbedaan prioritas anggaran yang terlihat mencolok dan perlu dijelaskan secara terang.

Kepada Pemerintah Kabupaten Jember: buka datanya.

Kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup: jelaskan proyek PJU Perumahan hampir Rp24 miliar tersebut.

Kepada Dinas Pendidikan: jelaskan mengapa pos PAUD yang diperiksa turun menjadi Rp0,00.

Kepada DPRD Jember: jalankan fungsi pengawasan. Rakyat berhak tahu siapa yang membahas, siapa yang menyetujui, siapa yang mempertanyakan, dan apa dasar perubahan anggarannya.

Kepada lembaga pemeriksa: uji kewajaran, manfaat, lokasi, volume, harga, proses, dan dasar perubahan anggaran tersebut.

Kepada aparat penegak hukum: tidak perlu menunggu kegaduhan membesar. Mulailah dari dokumen, data, dan klarifikasi resmi.

Pemerintah pusat juga patut memberi perhatian. Anak-anak PAUD Jember adalah anak-anak bangsa. Uang daerah adalah uang rakyat. Ketika pos pendidikan anak usia dini dalam dokumen tertentu turun menjadi nol, sementara proyek hampir Rp24 miliar berjalan, maka pertanyaan rakyat layak didengar sampai pusat.

Jember jangan hanya terang lampunya.
Jember harus terang anggarannya.

Jember jangan hanya menyala di proyek.
Jember harus menyala di ruang belajar anak-anak kecil.

Jika semua benar, buka.
Jika semua sah, jelaskan.
Jika semua bersih, buktikan.
Jika semua untuk rakyat, biarkan rakyat melihat.

METROTV9NEWS membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Pemerintah Kabupaten Jember, DPRD Jember, dinas terkait, PT Matrix Jaya Unggul, lembaga pemeriksa, aparat penegak hukum, dan pihak mana pun yang disebut atau merasa perlu memberikan penjelasan.

Silakan bantah dengan data.
Silakan koreksi dengan dokumen.
Silakan jelaskan dengan bukti.

Tetapi sebelum ada penjelasan terang, pertanyaan rakyat tetap berdiri:

Mengapa proyek lampu hampir Rp24 miliar bisa cair, sementara pos PAUD anak-anak desa dalam dokumen perubahan justru turun sampai Rp0,00?

Itu pertanyaan rakyat.
Itu pertanyaan nurani.
Itu pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur.

Sebab Jember bukan hanya milik pejabat.

Jember milik rakyat.
[Adv. Eko Puguh]