KEMENPORA : INISIASI 1000 PEMUDA ANTI TAWURAN

0
52

Silabuskepri.co.id, Anambas –Kekerasan dan konflik sosial adalah salah satu permasalahan yang kerap muncul di daerah perkotaan maupun pedesaan, keadaan ini menjadi pemicu terjadinya aksi tawuran yang dilakukan oleh masyarakat terutama para pemuda dan pelajar di Anambas, pada Selasa (30/7/19)

Kementerian pemuda dan olahraga melalui Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, berusaha menjadi lembaga pemerintah yang menginisiasi agar pemuda tidak hanya fokus kepada permasalahan yang menyebabkan terjadinya tawuran, tetapi pemuda juga harus fokus menciptakan kedamaian dan ketertiban hidup bermasyarakat.

Kegiatan Pemuda Anti Tawuran (PANTAW) bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada para pemuda akan buruknya efek tawuran. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Hamka Hendra Noer selaku Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda: “tawuran merupakan suatu aktifitas sia-sia yang tidak memiliki efek positif terhadap pembangun dan pengembangan kognisi pemuda, malah akan memberikan efek negatif yang berkepanjangan”.

Pemuda harus menjadi kader perdamaian yang selalu menyebarkan virus-virus kebaikan, kententraman, dan kenyamanan bagi lingkungan sekitar, pemerintah ingin hadir menjadi bagian yang akan berjalan bersama para pemuda menyambut Indonesia yang lebih baik, lanjutnya.

Dikesempatan yang berbeda Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Faisal Abdullah menganggap bahwa tawuran pemuda dan pelajar sudah mencapai pada tahap mengkhawatirkan, ia mengutip data Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa tawuran di Indonesia meningkat 1,1 % sepanjang tahun 2018, dimana tahun 2017 angka kasus tawuran hanya 12,9 %, tapi tahun 2018 menjadi 14%. Data ini memperlihatkan kecendrungan meningkatnya kejadian tawuran di Indonesia.

Melalui kegiatuan ini imbuhnya, kemenpora ingin mencetak 1000 kader anti tawuran di Indonesia, yang akan menjadi role model penyebar nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan antar pemuda, baik nilai-nilai perdamaian ini disebar secara langsung personal, maupun melalui media-media sosial yang dimiliki pemuda.

Pada kegitan ini Kemenpora menggandeng organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk melaksankan sosialisasi Pemuda Anti Tawuran, yang akan dilaksanakan di 6 lokasi berbeda seluruh Indonesia yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas, Prov. Kepulauan Riau, Kota Bumi, Kab. Lampung Utara, Prov. Bandar Lampung, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara, Pulau Madura, Prov. Jawa Timur, dan Kabupaten Sambas, Prov. Kalimantan Barat.(**)

BAGIKAN
Berita sebelumyaDPRD Batam Akan Laporkan PT. Prima Makmur Batam ke KPK
Berita berikutnyaPolres Lingga Tetapkan AS Tersangka Pengelapan Dana Humas Protokuler 2014 Pemkab Lingga
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.