Marwah Pejuang Sentral Kepri Disipelekan, Tokoh Melayu ‘Bak Disambar Petir’

0
124

Rasanya sulit mempercayai sebuah berita yang menyatakan Huzrin Hood Pejuang Sentral berdirinya Provinsi Kepri ” Diusir “dari tempat duduk VVIP di acara pelantikan wakil rakyat DPRD Provinsi Kepri masa bakti 2019-2024, Tapi setelah di chek dan ditanyakan kepada teman teman yang hadir dijawab ya benar Bang Huzrin Hood dipindahkan oleh protokol Sekwan DPRD Kepri kebelakang ditempat duduk bersama masyarakat kebanyakan yang lainnya.

Hal ini disampaikan Ir.H.Idris Zaini
Ketua Umum Gerakan Moral 3000 Masyarakat Kepri tahun 2002, Demo di Gedung DPR-RI menuntut Pengesahan Undang Undang.Pembentukan Provinsi Kepri melalui realis yang dikirimkan ke Redaksi silabuskepri.co.id, Kamis (12/9/19)

Dibeberkan Idris, setelah mendapat info, kebenaran berita inipun saya juga belum yakin dan belum percaya dan pikiran saya menerawang kemana mana serta berucap luar biasa, apa sebenarnya yang sudah terjadi dikampung saya ini tanah melayu yang sayapun bersama anak, isteri dan karyawan pernah ikut berjuang dengan ide, pikiran, tenaga, waktu, harta dan fasilitas yang saya punyai seperti Kantor, Asrama, Mobil dan uang di Jakarta untuk menyukseskan perjuangan pembentukan provinsi Kepri merasakan seperti tersambar dahsyat petir.

“Saya sejenak termenung dihari baik, dibulan yang baik, ditempat yang baik dan terhormat dan ditengah acara yang sedang secara rutin merayakan pelantikan para wakil rakyat yang akan mewakili rakyat Kepri bersama sama Gubernur untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat Kepri sesuai dengan cita cita perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, dimana Tokoh Pejuang Sentralnya yang menghasilkan berdirinya Provinsi Kepri JUSTERU “Diusir” dan “dipermalukan” oleh protokol dianggap siapa Kamu kok berani beraninya duduk ditempat terhormat VIP ini, tempat ini tidak layak untukmu memang kamu siapa sih, tempatmu bukan disini tapi disana begitulah kira kira abstraksi perlakuannya .

Dibilang Protokol tidak kenal dengan yang namanya Huzrin Hood di Kepri keterlaluan, sangat keterlaluan karena beliau sangat up date dan selalu berada ditengah tengah masyarakat dan hampir disetiap acara Pemerintah dan masyarakat selalu hadir dan sepengetahuan saya disetiap acara tersebut diatas beliau Bang Huzrin Hood selalu dan senantiasa mendapatkan perlakuan protokoler duduk ditengah tengah atau bersamaan atau sederet atau disekitaran dengan Ketua LAM, Unsur pimpinan daerah, Walikota, Bupati dan Gubernur dan ini sudah berlaku lama sejak Provinsi ini berdiri dipimpin oleh Gubernur pertama Kepri Pak Ismeth Abdullah.

Apa sebenarnya yang sudah terjadi di negeri melayu Gurindan 12 yang terkenal dengan kesantunannya ini, apa mungkin petatah petitih yang terkandung didalam Gurindam 12 Raja Ali Haji ini sudah tidak lagi dihiraukan oleh petinggi dan penguasa Kepri atau mungkin karena situasi menjelang perebutan kekuasaan Pilkada Kepri tahun 2020 ini, sudah di Tabu Gendrangnya sehingga semua pihak sudah berancang ancang menghalalkan semua cara untuk menekan, mempermalukan dan mengkondisikan setiap lawan politik yang ingin bersaing untuk bisa dikalahkan dengan cara cara dan strategi yang menghilangkan rasa hormat, kebersamaan, kesantunan, etika dan moral untuk tujuan kemenangan kelompoknya.

Saya tinggal di jakarta tapi seharian ini dari kemaren terus tak henti hentinya mendapat kan banyak sekali telpon yang masuk dan berdering ke hand phone saya yang mempertanyakan bagaimana sikap BP3KR yang Tokoh Sentralnya dipermalukan dan direndahkan.

Pernyataan ditelepon mereka dari yang sangat marah,marah, prihatin dan menangis, kecewa sampai mengeluarkan umpatan dengan kata kata yang kasar meminta agar Bp3kr segera protes, demo, lawan sampai ada yang meminta kibarkan bendera perang itulah ungkapan yang disampaikan kepada saya sebagai Sekjen BP3KR pusat dan Ketua BP3KR Jakarta.

Sebagai mantan Senator Melayu pertama tanah melayu Provinsi kepri anggota DPD-R I / MPR-RI dan Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) tentunya sudah terbiasa sehingga sedikit banyak bisa menenangkan dan menyikapi ungkapan, pernyataan dan harapan teman teman BP3KR pejuang Kepri ini dan alhamdulillah mereka sebahagiannya bisa mengerti dan memahami namun sebahagiannya tetap saja masih marah dan meminta pernyataan maaf dari Personil dan Institusi DPRD Kepri.

Ada telpon yang menanyakan kepada saya dengan pertanyaan yang saya tidak bisa menjawabnya , pertanyaannya dari teman teman BP3KR Batam yang menanyakan apakah disaat”Pengusiran”
( dalam tanda kutip) itu ada Sekwan dan Plt.Gubernur Kepri Pak Isdianto,kalau ada kenapa pak Gubernur tidak bisa ikut menengahinya,mungkin dengan cara memanggil Sekwan atau meminta langsung protokolnya dan atau menugaskan ADC beliau untuk menengahinya atas perintah beliau agar Bang Huzrin Hood pejuang sentral Kepri ini sayogyanya bisa dihormati dan dihargai untuk tetap duduk ditempat VIP tersebut,kalaupun belum ada nama dan kursinya kan bisa diambilkan kursi tambahan,semuanya tergantung niak baik.Pertanyaan ini belum bisa saya jawab dan mungkin nanti bisa dikomunikasikan kepada beliau karena saya tidak punya akses komunikasi ke beliau,nomor Hp beliau yang lama yang Saya punya yang selama ini selalu saya hubungi tidak pernah ada jawaban.

Sebagai empati saya dari salah seorang yang banyak tahu tentang perjuangan yang dilakukan susah payah dan penuh pengorbanan oleh Bang Huzrin Hood yang mendapatkan perlakuan yang memalukan dirinya dan merendahkan marwah para pejuang,maka untuk meredakan semuanya ini saya menelpon beliau dan menyampaikan sikap prihatin dan mengharapkan beliau tetap bisa bersabar dan menyikapinya dengan penuh kearifan yang bijaksana, alhamdulillah beliau sangat tenang dan Sabar dengan perlakuan yang beliau terima dan beliau sudah curhar di medsos.

Untuk merespon telpon teman teman, Saya juga terus menelpon teman teman dan menyampaikan agar semua kita para pejuang Kepri tetap bisa mengendalikan diri dan menjaga kedewasaan sikap kita dengan penuh kesantunan. Semoga pihak pihak yang terkait tetap dapat berdamai dengan perlakuan dan tingkah laku mereka yang kurang beradab untuk tetap bisa menghormati dan menghargai jasa para pejuang dan jangan tetap mempertahankan Sikap dan kebijakan yang Kaku atas dasar prosedural dan formalitas yang tidak substantif dengan menafikan moral, akhlak, kesantunan tanah melayu.

Selanjutnya saya juga menelpon pak Nadeak karena saya belum tau Pimpinan DPRD yang baru, alhamdulillah pak Nadeak dapat mengerti dan memahaminya dan kata beliau secara pribadi beliau juga sudah menyampaikan permintaan maafnya dan saya sampaikan ke beliau agar kedepan dirasakan sangat perlu bagi Pemerintah dan DPRD Kepri untuk membuat kebijakan protokoler yang bisa menghormati dan menghargai para pejuang pembentukan Provinsi, Mantan Pejabat Negara yang pernah mewakili Provinsi Kepri di DPR-RI dan DPD-RI serta mantan pejabat Kepri sekelas Ketua DPRD, Bupati, walikota dan Sekda apabila mereka datang menghadiri acara acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan DPRD.Semoga semuanya bisa memberikan ruang untuk tetap menghargai dan menghormati para pejuang.Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati dan mengharga para pejuangnya. (Firman Ganas)

BAGIKAN
Berita sebelumyaPembangkit Peaker Gas Turbin Panaran Lagi Trouble
Berita berikutnyaNuryanto Kembali Jabat Ketua DPRD Batam Periode 2019-2024
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.