RDP Komisi IV DPRD Batam Bersama Dinkes Bahas Pengoperasian BLUD

Silabuskepri.co.id, Batam | Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyelenggaraan puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di kota Batam, Rabu (25/8/21) di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Batam.

Rapat dengan pendapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Ides Madri.

Dalam kesempatan itu, Dinas Kesehatan kota Batam melalui Sekretaris Dinkes, Adrial menyampaikan bahwa, terdapat 3 (tiga) puskesmas yang berhasil ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Batam.

“Dari 21 Puskesmas yang diajukan, ada 3 Puskesmas yang layak diajukan ke tim penilai dari Pemko Batam dan dinyatakan lulus dengan BLUD penuh,” kata Adrial.

Ketiga puskemas tersebut antara lain, Puskesmas Sekupang, Puskesmas Lubuk Baja dan Puskesmas Tanjung Sengkuang.

Namun dalam pelaksanaannya sebagai BLUD, ketiga Puskesmas tersebut memiliki kendala dalam menjalankan Perwako yang sudah diterbitkan pada Juni 2021 lalu terkait pemberian dana insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) di kota Batam.

“Karna ini masih baru, kami butuh asistensi atau pendamping dalam menjalankan regulasi ini, agar tidak terjerat dalam permasalahan hukum,”tutur dr. Desi Atry selaku Kepala UPTD BLUD Puskesmas Sekupang.

Dirinya juga meminta pembinaan dari pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Kabag Hukum, BPKAD dan Inspektorat kota Batam agar dalam menjalankan regulasi sesuai dengan hal yang dimaksudkan dalam Perwako.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD kota Batam, Ides Madri meminta agar Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Batam untuk segera mencari solusi terkait permasalahan ini.

“Dinkes mengatakan bahwa ada beberapa perubahan sehingga perlu melakukan usulan perbaikan untuk remunerasi,” tutur Ides.

Ides berharap, regulasi terkait remunerasi (pemberian upah tambahan) ini sesegera mungkin dapat keluar sehingga bisa dilaksanakan dengan baik.

“Terkait jasa pelayanan, ini lagi di ajukan, kita harap perwako terkait jasa pelayanan atau remunerasi bisa secepat mungkin keluar dan bisa dilaksanakan dengan baik,” harapnya.(Red)

You might also like