Dianggap Tak Mampu, Masyarakat Desa Berindat Desak Kades Letakkan Jabatan

0
35

SILABUSKEPRI.CO.ID, LINGGA
Masyarakat Desa Berindat mendatangi kantor BPD Desa Berindat, untuk menyampaikan aspirasi mendesak kades “Idris” turun dari jabatannya sebagai kepala desa Brindat. Desakan masyarakat untuk mundur dari kepala desa karena banyak pembangunan tak Terealisasi tahun anggaran 2019 di Desa Berindat, Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga. Rabu (11/09/19)

Aksi masyarakat tersebut berlangsung sekitar 1 jam sambil menyampaikan tuntutan dengan berorasi di depan kantor BPD desa Berindat. Masyarakat meminta Kades Idris segera meletakkan jabatannya.” untuk apa jadi kepala desa kalau tak mampu membangun Desa, kades dianggap telah melalaikan tugasnya, untuk apa bercokol sebagai kepala desa jika tak mampu menunaikan tugas.” teriak para warga yang ikut demo

Yudi salah seorang dari masyarakat dalam orasi nya menyampaikan bahwa kurang lebih 60 persen penduduk di desa brindat bahkan lebih, ikut mewakili setiap kepala keluarga ibu-ibu juga pemuda desa Berindat.

“Beberapa Pembangunan di Desa brindat tak kunjung terealisasi seperti Posyandu pencairan 100 persennl sudah dicatiakan. Namun uang kemana tak kunjung sampai.” Ujar Yudi

Selain itu, ada pembangunan Pagar lapangan volli tahap satu dan dua sudah cair namun tidak di sentuh sama sekali pembangunannya.” Terang Yudi

Kemudian ada pembangunan jalan semenisasi di tahun anggaran yang sama tahun 2019, juga tidak dilaksanakan pembangunanya sampai sekarang sementara dananya juga sudah cair di tahap.” ungkap Yudi

Elsi juga warga desa Berindat di tempat yang sama meminta kades mundur karena dianggap tak mampu menjalankan tugas.

‌Sementara itu kepala desa IDRIS didampingi Babinsa Desa Berindat Kopda Darmadi dan Babinkamtipmas Desa Berindat menjelaskan bahwa dirinya siap bertanggung jawab. Apapun yang menjadi permasalahan saya siap mempertanggung jawabkan dan akan menyelesaikan tahun 2019. (Ar)

BAGIKAN
Berita sebelumyaPeringati HUT TNI 74, Prajurit TNI AL se Bintan Donor Darah
Berita berikutnyaPersekutuan Doa BP Batam Gelar Doa Turut Berduka Wafatnya BJ Habibie
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.