BSKDN Kemendagri Ajak Pemerintah Daerah Aktif dalam Pengukuran IKK Tahun 2025
gusman
26 Mei 2025 12:35 AM
.
2 min read
Silabuskepri.co.id | Jakarta — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk aktif berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025. Ajakan ini disampaikan oleh Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean, dalam kegiatan Diskusi Persiapan dan Pembentukan Board Member Pengukuran IKK 2025 yang digelar secara daring dari Ruang Video Conference BSKDN.
Noudy menjelaskan bahwa IKK merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mengukur kualitas proses pengelolaan kebijakan di instansi pemerintah. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan dua dimensi utama: perencanaan kebijakan (agenda setting dan formulasi) serta evaluasi kemanfaatan kebijakan (implementasi dan evaluasi kebijakan).
“IKK telah menjadi indikator penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023, serta bagian dari indikator prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029,” jelas Noudy.
Namun, ia mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam pengukuran IKK masih tergolong rendah.
“Dari 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi, belum seluruhnya berpartisipasi. Untuk itu, kami akan segera menerbitkan Surat Edaran guna mendorong keterlibatan aktif dari seluruh daerah,” ujarnya.
Noudy juga menyampaikan bahwa Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, memberikan arahan yang tegas untuk mendukung perluasan cakupan pengukuran IKK, termasuk pembentukan Board Member IKK sebagai penilai akhir untuk menjamin objektivitas dan integritas proses penilaian. Ia menyebutkan bahwa Kepala BSKDN sendiri akan terlibat langsung sebagai anggota board.
Lebih jauh, Noudy menyoroti pentingnya pemilihan kebijakan yang akan diikutsertakan dalam pengukuran. Menurutnya, kebijakan yang diajukan harus mencerminkan tantangan nyata di lapangan, bukan hanya yang bersifat unggulan.
“IKK harus menjadi alat koreksi yang konstruktif. Banyak kebijakan daerah yang tumpang tindih atau belum menjawab kebutuhan masyarakat. Di sinilah IKK berperan memotret realitas kebijakan secara objektif,” tambahnya.
Di akhir paparannya, Noudy menegaskan komitmen BSKDN untuk terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui kebijakan yang terukur, berbasis bukti, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap partisipasi daerah dalam pengukuran IKK dapat terus meningkat. Dengan begitu, kualitas kebijakan publik akan lebih baik dalam menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan,” tutupnya.(Red)
You might also like
