Disinyalir Hindari Media, Sidang Paulus Amat Tantoso Tak Sesuai Jadwal SIPP PN Batam

0
89

Batam, Silabuskepri.co.id — Agenda persidangan perkara kasus penganiayaan dan penikaman warga negara asing (WNA) Malaysia, dengan terdakwa Paulus Amat Tantoso. Berdasarkan informasi dari Sistem  Informasi  Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam, dengan nomor perkara 593/Pid.B/2019/PN Batam, kasus tersebut dijadwalkan akan disidangkan hari ini , Rabu (21/08/19) Pukul 09:00 WIB di ruang sidang Mudjono SH, dengan Agenda mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Namun, sidang kali ini berbeda dari sidang yang sudah digelar sebelumnya.
Pasalnya, sampai saat ini, pukul 09: 50 WIB, Sidang Amat Tantoso belum juga digelar, ada apa?

Sidang perkara Amat Tantoso sudah di gelar dua kali dan lebih awal dari jadwal yang ditentukan SIIP PN Batam.

Pada persidangan perdana digelar pada Kamis tanggal 08 Agustus 2019 lalu, tertera dalam jadwal pukul 09:00 wib, faktanya digelar lebih pagi dibanding jadwal semestinya.

Dilanjut dengan sidang kedua dengan agenda eksepsi dari penasihat hukum terdakwa yang digelar Selasa, 13 Agustus 2019 lalu. Dilaksanakan pada pukul 08:30, sementara jadwal yang tertera di SIPP PN Batam yakni pukul 10;00 Wib. (Pino Siburian)

BAGIKAN
Berita sebelumyaBP Batam Persiapkan Batam Pusat Blockchain di Asia
Berita berikutnyaTolak Eksepsi PH Paulus Amat Tantoso, Jaksa Tetap Dakwakan 5 Pasal
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.