DIGAJI DARI UANG RAKYAT, JANGAN TERLALU SERING MINTA DIMAKLUMI

Editorial Rakyat

Oleh: Eko Puguh Prasetijo

Rakyat Tulungagung sebenarnya bukan masyarakat yang mudah marah. Justru sebaliknya, terlalu sabar.

Ketika pupuk sulit didapat atau harganya melambung, petani tetap bertahan di sawah. Ketika dagangan sepi dan daya beli melemah, pedagang tetap membuka lapak sejak pagi.

Ketika harga kebutuhan pokok naik, ibu rumah tangga tetap berusaha mengatur pengeluaran agar dapur tetap mengepul.

Ketika upah habis sebelum akhir bulan, para buruh tetap bekerja dengan harapan hidup akan sedikit lebih baik.

Ketika jalan rusak, pelayanan lambat, atau fasilitas publik belum memadai, banyak warga masih berkata, “Mungkin belum ada anggaran.”

Semuanya diminta sabar, semuanya diminta mengerti, semuanya diminta memaklumi. Namun pertanyaannya sederhana:

Sampai kapan rakyat yang selalu diminta sabar?

Mengapa yang terus-menerus dituntut memahami keadaan adalah rakyat Mengapa yang berkewajiban melayani justru sering meminta dimaklumi?

Padahal negara, pemerintah daerah, dan seluruh sistem pelayanan publik berdiri karena kontribusi rakyat.

Rakyat membayar pajak, rakyat membayar retribusi, rakyat membayar PBB, rakyat membeli bahan bakar yang dikenakan berbagai pungutan, rakyat menggerakkan roda ekonomi setiap hari.

Dari aktivitas rakyat itulah negara memperoleh penerimaan yang kemudian digunakan untuk membiayai birokrasi dan pelayanan publik.

Karena itu, ketika rakyat bertanya tentang kualitas pelayanan, sesungguhnya mereka tidak sedang menuntut sesuatu yang berlebihan.

Mereka hanya meminta haknya, rakyat tidak meminta disambut seperti pejabat. Tidak meminta karpet merah. Tidak meminta perlakuan istimewa.

Rakyat hanya ingin diperlakukan dengan hormat sebagai warga negara. Ketika mengurus surat, jangan dipersulit.  Ketika membutuhkan pelayanan, jangan dipingpong dari meja ke meja.

Ketika meminta informasi, jangan dijawab dengan sikap yang membuat mereka merasa tidak diinginkan.

Ketika menyampaikan keluhan, jangan dianggap sebagai pengganggu. Karena yang datang ke kantor-kantor pelayanan bukanlah pengemis.

Mereka adalah warga negara. Mereka adalah pihak yang ikut membiayai seluruh sistem pelayanan itu. Gedung pemerintahan dibangun dari uang rakyat. Kendaraan dinas dibeli dari uang rakyat. Listrik kantor dibayar dari uang rakyat. Peralatan kerja dibeli dari uang rakyat.

Gaji dan tunjangan aparatur juga berasal dari uang rakyat yang dihimpun melalui berbagai mekanisme penerimaan negara dan daerah.

Maka tidak ada yang keliru ketika rakyat menuntut pelayanan yang profesional, cepat, ramah, transparan, dan bertanggung jawab. Karena rakyat tidak bisa hidup dari baliho. Rakyat tidak kenyang oleh slogan.

Rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari seremoni yang megah. Rakyat tidak memperoleh kesejahteraan hanya karena melihat foto-foto kegiatan yang dipublikasikan setiap hari.

Yang dibutuhkan rakyat jauh lebih sederhana. Jalan yang layak. Pelayanan kesehatan yang manusiawi. Sekolah yang berkualitas. Pasar yang hidup.

Kesempatan kerja yang terbuka. UMKM yang benar-benar dibina. Informasi publik yang mudah diakses. Pelayanan yang hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah.

Itu saja. Tidak muluk-muluk. Tidak berlebihan. Editorial ini juga tidak ditujukan untuk menggeneralisasi seluruh aparatur sipil negara.

Faktanya, masih banyak ASN yang bekerja dengan dedikasi tinggi. Masih banyak yang pulang larut malam demi menyelesaikan tugas. Masih banyak yang melayani masyarakat dengan hati dan integritas.

Mereka layak dihormati. Mereka adalah wajah terbaik birokrasi. Namun penghargaan kepada ASN yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap praktik pelayanan yang buruk.

Yang bekerja harus diapresiasi. Yang lalai harus dievaluasi. Yang tidak menjalankan amanah harus dibenahi.

Karena kepercayaan publik tidak dibangun oleh pidato, melainkan oleh pelayanan nyata. Rakyat juga tidak sebodoh yang sering dibayangkan. Rakyat tahu siapa yang bekerja.

Rakyat tahu siapa yang hanya pandai berbicara. Rakyat tahu siapa yang turun membantu masyarakat. Dan rakyat juga tahu siapa yang paling rajin muncul ketika kamera menyala.

Ironisnya, ketika rakyat terlambat memenuhi kewajibannya, negara bergerak cepat menagih. Ketika administrasi warga kurang lengkap, mereka diminta segera memperbaiki. Ketika ada kekurangan dari masyarakat, prosedur ditegakkan dengan tegas.

Lalu pertanyaannya: Ketika pelayanan publik buruk, siapa yang menagih pertanggungjawaban? Ketika warga dipingpong tanpa kepastian, siapa yang bertanggung jawab?

Ketika ada pejabat yang menikmati fasilitas jabatan tetapi minim kinerja, siapa yang berani mengevaluasi?

Jangan terus-menerus rakyat yang diminta memahami birokrasi. Sudah saatnya birokrasi lebih serius memahami rakyat. Jangan terus rakyat yang diminta sabar.

Sesekali birokrasi juga perlu bercermin. Karena jabatan bukan hak milik. Jabatan adalah amanah. Kursi yang diduduki bukan warisan keluarga.

Kursi itu adalah titipan rakyat yang sewaktu-waktu dapat kehilangan kepercayaan. Dan jangan pernah lupa. Yang membuat negara ini berjalan bukan hanya pejabat. Bukan hanya elite.

Bukan hanya mereka yang memiliki jabatan. Tetapi juga petani yang menanam pangan. Buruh yang bekerja di pabrik. Pedagang yang menghidupkan pasar. Sopir yang menggerakkan distribusi. Nelayan yang melaut. Guru yang mendidik.

Pelaku UMKM yang bertahan di tengah persaingan.  Ibu rumah tangga yang mengatur ekonomi keluarga.

Serta generasi muda yang setiap hari berjuang mencari masa depan. Mereka semua ikut menopang negara ini.

Karena itu rakyat tidak sedang meminta dihormati secara berlebihan. Rakyat hanya meminta untuk tidak dilupakan. Kami tidak anti birokrasi. Kami tidak anti pemerintah. Kami juga tidak anti ASN.

Yang mulai habis adalah kesabaran ketika perubahan hanya berhenti pada slogan. Yang mulai lelah adalah harapan ketika janji tidak kunjung bertemu kenyataan. Rakyat tidak membutuhkan kata-kata yang semakin indah. Rakyat membutuhkan hasil yang semakin nyata.

Maka jika digaji dari uang rakyat, bekerjalah sungguh-sungguh untuk rakyat. Jika menerima tunjangan dari uang rakyat, tunjukkan manfaatnya kepada rakyat. Jika duduk di kursi pelayanan, jangan pernah lupa siapa yang membiayai kursi itu.

Dan ketika hari ini rakyat mulai bertanya lebih keras, jangan buru-buru tersinggung. Jangan merasa diserang. Jangan menganggap kritik sebagai ancaman.

Dengarkan saja. Karena mungkin bukan rakyat yang semakin berisik. Mungkin yang terlalu lama terjadi adalah suara rakyat yang tidak pernah benar-benar didengar.

Catatan Redaksi

Tulisan ini merupakan karya editorial yang berisi pandangan, kritik, dan harapan terhadap kualitas pelayanan publik serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Editorial ini tidak ditujukan kepada individu atau instansi tertentu, melainkan sebagai refleksi atas pentingnya akuntabilitas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan publik. Redaksi menghormati seluruh aparatur yang bekerja dengan jujur dan berdedikasi serta membuka ruang hak jawab dan koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
[Red]