PANGKOARMADA I MERESMIKAN PABRIK PENGOLAHAN RUMPUT LAUT

0
37

Silabuskepri.co.id, Tanjungpinang –– Panglima Komando Armada (Pangkoarmada ) I Laksamana Muda TNI Yudo Margono,S.E.,M.M., bersama Ketua Daerah Jalasenastri Armada (DJA) I Ny. Veronica Yudo Margono meresmikan Pabrik Pengolahan Rumput Laut PT. Jala Mitra Resource di Desa Nguan Pulau Galang Kepulauan Riau, Kamis (04/7).

Peresmian pabrik pengolahan rumput laut tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disertai pengguntingan pita oleh Pangkormada I dan Ketua DJA I.

Dalam sambutan Pangkoarmada I mengatakan bahwa banyak petani rumput laut yang berada di sekitar wilayah Batam, Tanjung Balai Karimun, Lingga yang terkendala tidak bisa menjual hasil rumput lautnya serta minimnya lokasi penampungan rumput laut, sehingga roda perputaran hasil tani rumput laut mereka tidak berputar, dan yang aksirnya hanya dikonsumsi sendiri.

Diharapkan Pangkoarmada 1, dengan diresmikannya pabrik rumput laut yang berdiri diatas lahan seluas 13 hektar ini dapat menampung hasil tani seluruh petani-petani rumput laut yang berada di Kepualaun Riau dan dimanapun tempat didaerah di Indonesia.

Sehingga, lanjut Pangkoarmada 1, dengan adanya pabrik ini dapat menambah perekonomian masyarakat sebagai ketahanan pangan.

“ Kita TNI AL akan membantu proses pengiriman lewat laut hasil dari rumput laut, apabila ada kendala dalam proses pengiriman yaitu dengan diangkut melalui kapal perang kita diseluruh Indonesia,” terangnya.

Pabrik pengolahan rumput laut ini nantinya akan menghasilkan produk berupa mie, sirup, juice dan tepung dan jenis makanan lainnya yang berbahan dasar rumput laut. Selain dipasarkan di Indonesia, hasil dari produk rumput laut itu akan diekspor ke negara negara tetangga, salah satunya Singapura.

Dalam kesempatan yang sama, Pangkoarmada I sekaligus membuka pelatihan rumput laut yang diikuti oleh prajurit TNI/Polri dan masyarakat disekitar Pulau Galang. Tujuan dari pelatihan tersebut untuk memberi bekal pengetahuan kepada peserta sehingga dapat mengaplikasikan untuk bertani rumput laut yang baik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Aslog Pngkoarmada I, Pejabat Utama Mako Lantamal IV, Danlanal Batam, Dansatran Koarmada I, Dansatkat Koarmada I, Koorsmin Pangkoarmada I, Kadispen Koarmada I, Para Komandan KRI, KSOP Batam, tokoh agama/tokoh masyarakat Pulau Nguan, Kapolsek Galang, Ketua DJA I, Ketua Korcab IV DJA I, Direktur PT. Palindo Marine serta masyarakat Pulau Nguan. (*)

BAGIKAN
Berita sebelumyaPELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN MESJID AL-IHSAN
Berita berikutnyaDinas Kominfo Bintan Buka Peluang Tenaga Ahli Programmer
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.