Batam, Silabuskepri.co.id — Pemerintah Kota Batam melalui tim terpadu kota Batam melakukan penggusuran terhadap kios pedagang kaki lima di areal Pasar Induk Jodoh Nagoya Batam. Rencananya, areal tersebut akan dipasang pagar supaya steril dari kios-kios para pedagang kaki lima yang ada di lokasi tersebut.
Namun, penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam mendapat penolakan dari para pedagang hingga berlangsung ricuh.
“Pembongkaran yang dilakukan oleh tim terpadu tidak ada koordinasi dan pemberitahuan kepada para pedagang. Sehingga dilakukan penolakan. Rencana Pemagaran yang akan dilakukan tim terpadu juga akan menutup akses jalan warga disana,” kata salah satu pedagang kepada wartawan.
Merasa diperlakukan tidak adil. Para pedagang kaki lima melaporkan tindakan penggusuran dengan kekerasan tersebut kepada Polresta Barelang.
“Kita buat laporan kepada pihak Kepolisian petugas berlaku kasar kepada warga PK5, Salah satunya, Imam Tohari (Kabid Sappol PP kota Batam) melakukan tindakan kekerasan kepada warga sehingga menyulut warga lainnya untuk melakukan perlawanan, oleh karena itu namanya kami laporkan juga di BAP,” Arief Kurniawan, SH selaku kuasa hukum warga kepada wartawan. Selasa, (10/3/2020).
Terpisah. Kevin, Sekretaris Sapma PP Batam turut menjadi korban penganiayaan oleh Sappol PP dalam penggusuran tersebut.
“Saya datang kesana untuk melerai dan menyampaikan bahwasannya jangan ada yang ricuh, malah saya yang didatangi dan dipukul oleh mereka,” kata Kevin.
Pasca Insiden tersebut dirinya langsung melakukan visum dan melaporkan petugas Satpol PP tersebut ke Polresta Barelang.
“Salah satunya yang kami laporkan adalah Imam Tohari, kami akan serukan hastag tangkap Imam Tohari hingga ke Nasional,” jelasnya.
Perlu diketahui, penggusuran areal Pasar Induk Jodoh dikarenakan rencana revitalisasi Pasar Induk Jodoh menjadi pasar modern dengan fasilitas lengkap sesuai standar nasional Indonesia (SNI). Pemerintah Kota Batam mendapat kuncuran dana dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar 200 Milyar. Tapi pemerintah pusat tidak akan mencairkan dana jika masih ada persoalan dengan para pedagang atau masih ada kios-kios di sekitar pasar tersebut.
Penggusuran para pedagang kaki lima pasar induk Jodoh sudah berlangsung lama. Bahkan para pedagang sudah menggelar aksi protes di depan kantor Walikota Batam, pada Kamis (7/11/2019) lalu terkait penggusuran kios tempat mereka mencari rejeki.
Walikota Batam (Muhammad Rudi-red) pada saat itu tidak bersedia menemui mereka dan menyuruh Wakilnya untuk menemui para pedagang. Namun, Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad tidak bisa memberikan keputusan terhadap keluhan para pedagang dan mengaku bleng pada saat itu.
Persoalan ini juga sudah diterima oleh DPRD Batam dan berjanji akan mencari solusi dengan Pemko Batam. (Pino Siburian/ Tim)